Temanggung 27 November 2017, bertempat di Aula Progo di Lantai 2 Gedung Bappeda Tahap III (tiga), acara konsultasi publik draft rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau yang lebih dikenal dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 berlangsung ramai. Kegiatan yang bertujuan menggali saran, masukan serta tanggapan dari stakeholders pembangunan terkait rencana kerja pembangunan itu, dibuka secara resmi oleh Bupati Temanggung, Drs. H. M Bambang Sukarno. Dalam sambutannya Bupati berpesan agar Draft Ranwal RKPD yang telah disusun ini benar-benar dapat menjadi pedoman oleh semua pihak dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2019 di bawah kepemimpinan kepala daerah terpilih periode tahun 2018-2013 yang akan datang.

Selain dihadiri oleh Bupati Temanggung, tampak pula mendampingi beliau Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Temanggung, ibu Hatimah Bambang Sukarno. Hadir pula sejumlah pejabat terkait,  diantaranya : Wakil Bupati Temanggung, Bapak Irawan Prasetyadi, Ssi, M.Mpar dan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Temanggung Bapak M. Sayyid,  para Kepala perangkat daerah, camat dan lurah se-Kabupaten Temanggung, Perwakilan Perguruan Tinggi/ Akademisi, Forum Anak, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda di Kabupaten Temanggung.

Pada sambutannya, Bupati temanggung memaparkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode kepemimpinan beliau, antara lain : Pembangunan Jembatan Sangkil di Parakan, Jembatan Bendoperi di Desa Mudal, Jembatan Kali Kuas di Kelurahan Walitelon Utara, Jembatan Kali Jambe di Desa Seroyo, Gedung Laboratorium Terpadu Bappeda, Gedung Dinas Pendidikan, Gedung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Gedung Badan Pengelola Pendapatan dan Keuangan Aset Daerah, Pelebaran Jalan Suwandi Suwardi, Jalan Geneng-Maron, Pasar Legi Parakan, Pasar Ternak Badran, Gedung Temanggung TV, Penataan Alun-alun Kota Temanggung, Tugu Pancasila dan lain sebagainya. Untuk tahun 2019 berharap Jalan Lingkar Parakan dan Jalan Lingkar Temanggung bisa diwujudkan, serta Kawasan Industri Temanggung agar dapat lebih dikembangkan.

Pada kesempatan ini, Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung dalam paparannya menyampaikan capaian kinerja pembangunan Kabupaten Temanggung terkait pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,00 % (persen), angka inflasi 2,4 %, kemiskinan 11,76 %, tingkat pengangguran terbuka 1,55 % dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita sebesar 23,29 Juta. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Temanggung termasuk kategori sedang, dengan angka capaian naik dari 67,07 (Tahun 2015) menjadi 67,60 (Tahun 2016). Kalau dilihat lebih detail kepada komponen pembangun IPM, angka harapan hidup penduduk Kabupaten Temanggung termasuk kategori tinggi, yakni mencapai 75,39 tahun, sementara rata-rata lama sekolah adalah 6,55 tahun dan harapan lama sekolah adalah 12,06 tahun yang keduanya termasuk kategori rendah. Sedangkan untuk kemampuan daya beli masyarakat yang dihitung dengan pendekatan pengeluaran perkapita pertahun juga tergolong rendah, yakni pada capaian Rp.8.593 juta pertahun.

Dalam laporannya, Sekretaris Bappeda yang juga bertindak selaku Ketua Tim Penyusun RKPD Kabupaten Temanggung 2019, Ripta Susilo, SH, M. Si menyampaikan bahwa konsultasi publik ini merupakan sebagain dari tahapan penyusunan RKPD yang telah didahului oleh penyampaian usulan kegiatan Tahun 2019 oleh Perangkat Daerah terkait yang akan didanai melalui APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2019. Usulan perangkat daerah ini, telah dibahas oleh Tim Teknis Penyusun Rancangan Awal RKPD 2019 sejak minggu pertama Bulan November yang lalu. Ke depan, masih terdapat serangkaian kegiatan yang harus dilalui guna tersusunnya rancangan awal ini menjadi dokumen RKPD , antara lain: Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang akan dilaksanakan mulai dari tingkat Kelurahan/ Desa, Kecamatan dan Kabupaten, Forum Perangkat Daerah, Musrenbang Wilayah se-eks-Karesidenan Kedu dan Musrenbang Provinsi Jawa Tengah. Dalam dokumen RKPD 2019 ini nantinya, tidak hanya mencantumkan rencana kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Temanggung saja, melainkan dari sumber pendanaan lainnya antara lain rencana kegiatan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten dari APBD Provinsi, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT), dan sumber lainnya.

Dari hasil rekapitulasi usulan kegiatan perangat daerah pada draft Ranwal RKPD ini, dapat dirinci dari masing-masing bidang, yaitu: Pembangunan Manusia dan Pemerintahan berjumlah Rp. Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan;  150.591.600.000 ; 51%, Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;  117.103.100.000 ; 39%, dan Kecamatan dan Kelurahan;  30.816.790.996 ; 10%. Jika dibandingkan dengan kemampuan keuangan daerah masih terdapat defisit sebesar 146,15 Milyar. Angka defisit ini akan diselaraskan melalui beberapa kebijakan berikut; memaksimalkan usulan kegiatan yang bersumber dari dana transfer, merasionalisasi kegiatan yang belum jelas lokus atau calon penerima manfaatnya, menunda pembangunan sarana dan prasarana gedung kantor kecuali yang bersifat sangat mendesak, meningkatkan kapasitas pendapatan asli daerah dan merencanakan perencanaan tematik berbasis pengembangan kawasan.

®ME