Profil Kependudukan Kabupaten/Kota disusun dengan tujuan untuk memaparkan data kependudukan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan. Ruang lingkup penyusunan profil kependudukan meliputi data kuantitatif yang berkaitan dengan pengendalian kuantitas penduduk, kualitas penduduk ditinjau dari berbagai bidang dan data mobilitas penduduk dan mobilitas penduduk.

Dalam membahas masalah kependudukan tentu berpegang pada isu-isu strategis untuk dicari solusi dan langkah pemecahannya. Beberapa kajian isu strategis program kependudukan dan keluarga berencana serta  usulan untuk perbaikan pelayanan keluarga berencana berupa data jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk (LPP), total fertility rate (TFR), contraceptive prevalence rate(CPR), Unmet Neet dan age fertility specific rate (ASFR) dibahas dalam Work Shop Penyusunan Profil Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Senin, 22 April 2-19.

Padadasarnya masalah kependudukan berkaitan dengan tiga aspek yaitu, kuantitas, kualitas dan mobilitas. Sedangkan dari aspek kualitas memiliki keterkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sementara dari aspek mobilitas, persebaran populasi penduduk di Indonesia terjadi ketimpangan, dimana penduduk terkonsentrasi di pulau Jawa (58%), padahal pulau Jawa memiliki luas 7% dari total daratan Indonesia

Beberapa permasalahan yang dapat terjadi dari aspek kuantitas penduduk berdampak pada pembangunan antara lain,   ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk danproduksi (pangan, sandang, papan),   pembangunan berpusat pada daerah padat penduduk sehingga terjadi kesenjangan sosial,   munculnya pemukiman kumuh dikota-kota besar, sehingga ada kesenjangan social antara kaya dan miskin diperkotaan, dan banyaknya pengangguran serta kriminalitas.

Sedangkan dari spek kualitas penduduk, terjadi beberapa hal seperti,   masalah pendidikan meliputi, rendahnya penguasaan teknologi dan rendahnya pemahaman masyarakat merawat hasil pembangunan (fasilitas umum),   masalah kesehatan,  pembangunan fisik terhambat, objek dan subjek pembangunan rendah,   tingkat pendapatandan penghasilan rendah   daya beli masyarakat rendah sehingga bidang ekonomi kurang berkembang baik, sehingga hasil pembangunan hanya dinikmati kalangan tertentu.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut perlu dilakukan upaya  Pengendalian jumlah dan pertumbuhan penduduk yang dilakukan melalui penekanan terhadap angka kelahiran yaitu pembatasan jumlah kelahiran, menunda usia perkawinan muda, dan meningkatkan pendidikan.

Di bidang Pendidikan, diperlukan kebijakan berupa, wajib belajar 12 tahun, pelatihan-pelatihan,  apresiasi terhadap karya dan beasiswa bagi penduduk yang tak mampu.

Bidang Kesehatan, perlukan upaya-upaya perbaikan gizi penduduk, pencegahan maupun pemberantasan berbagai penyakit menular, sarana air bersih dan sanitasi, pembangunan sarana-sarana pada bidang kesehatan (puskesmas dan rumah sakit), pengadaan dan pengawasan obat dan makanan, dan upaya-upaya sosialisasi kesehatan tentang kebersihan tubuh dan lingkungan. Permasalahan Aspek Mobilitas, persebaran populasi penduduk dilakukan upaya seperti transmigrasi dan pembangunan industry di daerah jarang penduduk, pemerataan pembangunan.  

Siaga Kependudukan

Upaya mengatasi masalah kependudukanjuga dilakukan melalui program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) yaitu sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan keluarga berencana ke dalam beberapa mata pelajaran sebagai pengayaan materi pembelajaran.

Di dalam sekolah berbasis SSK itu terdapat Pojok Kependudukan (Population Corner) yang didalamnya terdapat tabel, grafik, piramida penduduk, poster, buku-buku, pamflet, brosur-brosur, film-film program kependudukan, dan lain-lain.

Pojok Kependudukan dapat menjadi sumber belajar peserta didik untuk dapat memahami berbagai masalah dan isu kependudukan. Guru diharapkan mampu mengintegrasikan isu kependudukan tersebut ke dalam pembelajaran sesuai dengan Kurikulum pendidikan yang berlaku.

 SSK didefinisikan sebagai implementasi operasional pengendalian kependudukan dan keluarga berencana dengan program-program pendidikan secara terintegrasi. SSK dikelola oleh penyelenggara pendidikan melalui pemberdayaan sekolah serta memberikan kemudahan atau akses terhadap anak didik untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan khusus bidang kependudukan dan keluarga berencana. Di dalam pojok kependudukan selain masalah  pendidikan, kesehatan juga inovasi pemberdayaan ekonomi kreatif serta program sektor lainya.

Latar belakang pembentukan SSK ini tidak lepas dari upaya pemerintah dalam mensikapi akan datangnya era Bonus Demografi di Indonesia pada tahun 2020 hingga 2035. Pada era itu, jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) proporsinya lebih dari 50 persen dibandingkan dengan kelompok usia non produktif (0-14 tahun dan > 65 tahun).

Pada era ini harus disiapkan generasi yang berkualitas, agar tenaga kerja yang melimpah pada saat ini mampu membawa berkah bukan malah menjadi bencana. Kualitas kesehatannya yang masih rendah yang ditandai dengan tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta banyaknya persoalan yang dihadapi remaja terkait dengan pergaulan bebas, pernikahan dini, penyalahgunaan napza dan sebagainya.

Tujuan program SSK adalah memupuk kesadaran siswa tentang kondisi kependudukan di wilayah tempat tinggal masing-masing siswa, menumbuhkan sikap bertanggung jawab dan perilaku adaptif berkaitan dengan dinamika kependudukan, mengembangkan sikap peduli kependudukan dalam pengambilan keputusan ketika kelak mereka menjadi dewasa dan meningkatkan kualitas peserta didik khususnya pada bidang kependudukan dan siap menghadapi tantangan yang cukup berat dimasa yang akan datang

Guna mencapai tujuan tersebut maka saat ini dikembangkan dan dipupuk 3 hal penting yaiyu : I aware, I Care dan I do

 (1) Saya Sadar (I aware) mengenai perkembangan jumlah penduduk dunia, kebutuhan dan ketersediaan air, pangan dan energi,

(2) Saya Peduli (I care) mengenai isu-isu kependudukan, serta

(3) Saya Melakukan (I do) mulai melakukan langkah-langkah aksi nyata melalui perilaku hidup berwawasan kependudukan.

Pelaksanaan SSK ini dimulai dengan pengintegrasian pendidikan kependudukan dan Keluarga Berencana ke dalam mata pelajaran yang relevan seperti Geografi, Sosiologi, Ekonomi, Biologi, Pendidikan Jasmani dan Olahraga, Kesehatan, serta Bimbingan Konseling.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja Siswa didesign sedemikian rupa sehingga dapat mendorong siswa untuk aktif mengobservasi, mencari data, mengolah data, dan menganalisis data kependudukan dengan melaksanakan kunjungan langsung ke lapangan atau ke kantor-kantor yang menyediakan data kependudukan seperti Badan Pusat Statistik (BPS) atau Dinas kependudukan dan Catatan Sipil.

Sekolah juga perlu memberi kesempatan pada siswa untuk berinteraksi dan melakukan proses belajar mengajar bersama tenaga medis (bidan) sehingga permasalahan-permasalahan para siswi yang sering dirasakan sehari-hari dan kelak yang akan mereka hadapi dapat langsung dikonsultasikan dengan tenaga medis yang kompeten.

Kegiatan seperti ini harus dilanjutkan dengan optimalisasi bimbingan konseling bersama guru BK dan tenaga medis agar para siswa dapat berkonsultasi diluar jam pelajaran namun tetap berada di lingkungan sekolah. Dengan penyerapan materi tersebut kelak para siswa setelah dewasa dan berkeluarga mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan.

Program SSK ini selain dilaksanakan dalam ruang kelas di sekolah juga dilaksanakan dengan cara kunjungan para siswa ke posyandu, wawancara dengan ibu hamil dan nifas. Pertanyaan-pertanyaan telah disusun sebelumnya mengarah pada peningkatan pengetahuan ibu hamil dan ibu nifas, namun yang terpenting diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan para siswa tentang kehamilan, kelahiran, dan nifas.