Kegiatan advokasi program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) terus dilancarkan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah dengan menggandeng mitra kerja dari Johns Hopkins University Center for Communication Program (JHU CCP). Salah satu kegiatan bersama JHU CCP adalah “Program Pilihanku” yang dilaksanakan di 5 Kabupaten di Jawa Tengah pada tahun 2018.

“Tahun ini Program Pilihanku merambah 5 kabupaten pengembangan yaitu Temanggung, Banjarnegara, Grobogan, Tegal dan Blora. Ini dilakukan setelah tahun sebelumnya dilaksanakan di 3 kabupaten yaitu Klaten, Brebes dan Cilacap”, papar Koordinator Program Pilihanku JHU CCP Diah Perwitasari, S.Ant, M.Sc saat melakukan pendampingan kegiatan advokasi di aula Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Temanggung, Kamis (5/4)

Pendampingan di 5 kabupaten dilakukan secara road show dan terakhir di Kabupaten Blora Kamis (11/4). Peserta pendampingan adalah jajaran OPD KB untuk setempat untuk membahas langkah dan sasaran advokasi serta membentuk Tim Koordinasi Program KKBPK Kabupaten. “Ini merupakan tindak lanjut dari lokakarya advokasi yang diselenggarakan di Hotel Pesona Semarang akhir maret lalu dan JHU CCP berkewajiban mendampingi tidak lanjut tersebut di masing-masing kabupaten”, tandas Diah Perwitasari.

Program Pilihanku yang dilakukan JHU CCP merupakan program penguatan KB di Indonesia dengan memperkuat 4 komponen. Yaitu peningkatan permintaan  melalui advokasi, penjangkauan dan KIE (komunikasi informasi edukasi), penguatan fasilitas kesehatan untuk KB pasca persalinan, Manajemen rantai pasok alat kontrasepsi dan penyusunan data untuk pengambilan keputusan.

“Program KB memiliki manfaat dan dampak lintas sektoral yang sangat luas dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG), karena itu advokasi perlu dikuatkan dengan sasaran para pemanggku kepentingan dan pembuat kebijakan agar mendukung program KKBPK secara optimal” tandas Diah Perwitasari. Pembahasan kegiatan advokasi saat ini masih secara internal di lingkup OPD KB untuk membuat perencanaan advokasi, menemukan isu utama dan mencari solusi pemecahan masalah serta bagaimana langkah dan siapa sasaran pejabat yang harus diadvokasi.

Sementara itu Kasubbid Advokasi dan KIE Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah dr. RR Ratih Dewantisari yang hadir bersama JHU CCP mengatakan, kegiatan advokasi ke 5 kabupaten pelaksana Program Pilihanku itu merupakan salah satu tindak lanjut dari Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah nomor 476/0012858 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program KKBPK di Provinsi Jawa Tengah yang mengamanatkan agar kabupaten segera membentuk Tim Koordinasi Program KKBPK.

Setelah pertemuan penyusunan rencana aksi ini akan dilanjutkan pendampingan berikutnya sebanyak 3 kali pertemuan selama setahun. Yang pertama harus membentuk Tim Koordinasi KKBPK dengan mengundang stakeholder terkait dengan program KKBPK seperti Bappeda, Dinkes, Dinpermades, Dinsos, Dinkominfo, Dinas Pendidikan, IBI, IDI, Koalisi Kependudukan, Aisyiyah, Muslimat NU, dan sebagainya. “Di tahun pertama 2018 ini harus menghasilkan lembar kebijakan yang mendukung program KKBPK”, tandas Ratih Dewantisari.

Guna mendukung percepatan advokasi serta memberikan informasi kepada masyarakat, BKKBN telah meluncurkan aplikasi program Pilihanku yang bias di download dengan smartphone. “Aplikasi ini sederhana dan mudah dipahami sehingga materi Program KKBPK mudah diserap dan dimengerti”, jelasnya. –(bhp)--